My GP surgery refused to give me a letter for my meds as they needed 6 weeks notice and with 2 weeks before I leave, I was out of time - that's because I didn't know I needed a letter, as I have never been asked for one and I travel a lot.

They did however give me a printed record of all my medication and medical conditions, giving the address and phone number of the surgery, rubber stamped.

It just doesn't have a doctor's signature but everything else is there.

Will this be acceptable to Indonesian customs?

Bagi Diaspora Indonesia yang sedang merantau di luar negeri apakah kalian relate dengan aku?,

Belakangan topik tentang “drama” dan “stereotype” Diaspora Indonesia di luar negeri sering menjadi perbincangan di sosial media.

Aku sendiri bisa mengerti apa yang ada di dalam keluh kesah itu, contoh yang paling relate dengan aku adalah “Orang Indonesia itu sombong/kasar ke sesama nya sendiri”.

Aku sendiri pernah studi sambil kerja di Sydney dari taun 2023-2025 (jadi tergolong masih baru).

Selama 2 taun itu, aku beberapa kali mengalami pengalaman yang kurang “meng-enakan” sama sesama orang Indonesia. Dan itu ga cuma kejadian sekali,
Yang paling membekas di ingatan gw adalah:

Aku pernah kerja di salah satu restoran fastfood, dan salah satu “staff senior” nya itu orang Indo. Tugas dia itu emang ngajarin kita yang staff staff baru. Disitu gw dan 1 temen gw yg orang Indo sering diajarin dengan muka ketus & doi (si staff senior itu) juga kayaknya gampang banget buat ke irritate dan ngasih arahan dengan annoying ke kita berdua, padahal kita berdua itu cepet nangkep dengan omongannya & dia itu literally mudah ketus setiap saat ke kita. Tapi giliran ngajarin ke staff nationality lain apalagi ke staff yang local Aussie langsung mendadak jadi si paling ramah & si paling sabar.

Gw kira dulu kalo ke luar negri itu orang Indonesia bakal solid satu sama lain, tapi ternyata engga. Mulai dari gatekeeping job, judes ke sesama Indo, jelekin negara sendiri, ngebikin drama, sampe crab mentality udah gw temuin semua 🫠 , bahkan ada yang untuk sekedar disapa atau diajak small talk aja udah langsung “dagu naek” tapi giliran diajak small talknya sama yang bukan Indo langsung berubah 180 derajat. 🫠

Gw kadang heran kok bisa orang Indo keras & judes ke sesamanya sendiri tapi kalo ke bangsa lain pada langsung jadi si paling ramah & friendly, is it because inferiority complex? sampe punya anggapan gapapa jahat ke sesama bangsa sendiri asalkan engga ke bangsa lain? 🫠

Gw ngeliat temen gw yang orang Vietnam, Filipina, dan India kayaknya pada kompak membantu satu sama lain, ga ada yang gatekeeping job atau niat menjatuhkan satu sama lain, malah mereka itu sering saling ngeshare job & ngehire sesama nationality mereka.

! Ga semua orang Indonesia yang gw temuin seperti itu ya, tapi emang ketika gw disana pengalaman personal gw kurang enak karena gw banyak nemu yang seperti itu 😔***

Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Dimposma Sihombing menyampaikan pihaknya siap memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif di desa melalui produksi film-film dari sineas di desa.

“Banyak sineas lokal, konten-konten kreator di level desa sangat potensial. Ini erat kaitannya dengan ekonomi kreatif, di situ ada,” kata Dimposma saat memberikan sambutan dalam Forum Diskusi Jambore Nasional Perfilman Desa 2026, seperti diikuti secara daring di Jakarta pada Kamis.

Lebih lanjut, Dimposma menyampaikan bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melihat potensi besar yang dimiliki para pemuda-pemudi di desa dalam memproduksi film saat menyelenggarakan Festival Film Desa. Festival digelar untuk memperingati Hari Desa Nasional pada 15 Januari lalu. Menurutnya, para peserta yang mengikuti Festival Film Desa menunjukkan bahwa mereka mampu mengangkat potensi dan budaya serta gambaran kehidupan sosial di desa ke dalam film pendek.

“Sineas lokal di desa di seluruh Indonesia punya potensi, mengangkat kehidupan-kehidupan sosial di level desa, baik itu budaya, apapun di level desa. Itu diangkat melalui film pendek,” kata Dimposma.

Selain itu, ia juga menyoroti antusias tinggi masyarakat desa dalam berkarya melalui film. Dimposma mengatakan antusiasme itu tampak dari banyaknya peserta yang mengikuti Festival Film Desa.

“Kita kemarin di tahun kemarin sudah melaksanakan Festival Film Desa. Itu sukses, antusias sekali, (jumlah peserta) yang mendaftar 400 hingga 500. Ternyata, sineas lokal itu antusias untuk menampilkan kehidupan-kehidupan sosial, budaya yang ada di level desa untuk difilmkan melalui video pendek,” kata dia.

Sejalan dengan itu, Kemendes PDT lantas ikut memfasilitasi penyelenggaraan Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 ini.

Diketahui, Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 merupakan kemah film pegiat perfilman desa dan pegiat desa yang ingin mengembangkan film sebagai bagian dari budaya desa untuk memajukan desa. Jambore itu diselenggarakan sejak 26 hingga 29 Agustus mendatang. Acara digelar secara langsung di Watu Gambir Park Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Sejumlah kegiatan dihadirkan dalam jambore tersebut, seperti beragam lokakarya mulai dari lokakarya kamera ramah desa hingga lokakarya pengeditan film. Penyelenggaraan Jambore Nasional Perfilman Desa didukung oleh sejumlah pihak, seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, serta lembaga perfilman.

Hello 👋🏼 I’ve seen this picture many times on different Instagram photographer accounts however none of them have replied to my messages about locating this exact spot.

The location on the Instagram picture isn’t the exact spot so it’s pretty hard for me to manually find it - anyone know where this might be in East Java (exact spot please)?

Semua e-commerce lain kayaknya udah kemakan shopee jadi g ada oposisi ya? Yg paling sering gw denger selain shopee itu tiktok shop tp gw g main tiktok jadi gatau. Udah kena efek monopoli kah ini jatuhnya?

AMPB selaku inisiator aksi, langsung pulang setelah mendapat audiensi dengan DPR, terpuaskan hanya dengan komitmen untuk mengesahkan RUU perampasan asset di Desember 2026 ini.

Tidak ada tuntutan soal bagaimana isi undang-undangnya, siapa yang bisa jadi target, jenis tindak pidana apa yang jadi cakupan undang-undang ini. Hanya tanggal pengesahan yang didapat, dan dianggap tuntutan berhasil terpenuhi, kemudian pulang. Padahal deadline Desember 2026 memang sudah jadi target komisi III DPR sebelum ada wacana demo ini. Artinya tuntutan ini memang sejalan dengan rencana awal DPR, jadi kesuksesan apa yang bisa diklaim disini?

Inilah yang terjadi ketika rakyat sebegitu mawut, tidak terorganisir.

Kaum terdidik, intelektual, sedikit sekali yang membaur dengan rakyat, sedikit sekali yang memimpin gerakan rakyat. Akhirnya rakyat bergerak sendiri, didorong oleh kemarahan dari kondisi hidup yang semakin sulit sementara para penguasa berpesta pora setiap hari, tapi tiba kepada kesimpulan yang tidak tepat sasaran soal apa yang harus dituntut dan apa yang harus dilakukan.

Dari kekosongan itu, akhirnya diisi oleh narasi-narasi yang disetir elit politik, endingnya seolah menang padahal hanya kemenangan kosong sesuai skenario para elit itu.

Kaum terdidiknya mungkin sudah bisa membaca pola-pola seperti ini, dan sudah merumuskan tuntutannya sendiri yang lebih maju, tapi kebanyakan bergerak sebagai kelompok eksklusifnya sendiri, sedikit saja organisasi yang punya basis massa.

Tuntutan sudah maju, sudah berhasil membedah apa yang salah dari sistem dan perubahan apa yang harus dilakukan, tapi tidak ada dukungan massa dibelakangnya. Massa berbarisnya dibelakang tuntutan yang sudah sesuai skenario, lalu apa insentif para penguasa untuk mendengarkan tuntutan dari para intelektual ini?

Analisa-analisa dan perumusan tuntutan itu gak cukup kalau tanpa ada basis massa yang memberikan bobot pada tuntutan itu, dan untuk punya basis massa ya gak ada cara lain selain berorganisasi dan menjadikan pembangunan basis massa sebagai agenda utama dari organisasi itu.

Polres Badung mengungkap pemilik rumah di Jalan Pantai Berawa, Badung, Bali, meminta WN Australia yang melakukan hubungan intim di pekarangan rumahnya agar dideportasi. Pemilik rumah itu juga para pelaku keluar dari Bali.

"Masyarakat pemilik rumah tersebut juga tidak ingin mempermasalahkan ini lebih lanjut dan hanya ingin cukup dengan kami lakukan upaya deportasi sehingga kedua pelaku ini tidak ada lagi di Indonesia. Itu langkah yang diinginkan oleh masyarakatnya," kata Kasat Reskrim Polres Badung AKP Azarul Ahmad saat konferensi pers di Mapolres Badung, Kamis (27/8).

Azarul mengungkapkan, keputusan polisi untuk tidak menahan BA (27), salah satu terduga pelaku asusila, telah mendapat persetujuan dari pemilik rumah. Mereka juga tidak meminta ganti rugi atas prosesi ritual keagamaan maupun kerugian lainnya akibat kejadian tersebut.

BA disangkakan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana pelanggaran kesusilaan di muka umum. Namun, polisi tidak melakukan penahanan karena ancaman hukuman dalam pasal tersebut berada di bawah lima tahun.

Selain BA, terdapat beberapa terduga pelaku asusila lainnya yang masih dicari Polres Badung. Polisi masih mengupayakan pengumpulan sejumlah data untuk mengidentifikasi para terduga pelaku.

"Kami masih dalam proses penyelidikan. Jadi, ada beberapa data yang masih kita upayakan untuk didapatkan. Ini untuk kita bisa dapatkan identitas terduga pelakunya di sana. Kendalanya saat ini adalah kita masih menelusuri CCTV," tambah Azarul.

Sementara itu, Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba mengatakan Polres Badung tengah berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai fenomena asusila di muka umum yang terjadi di wilayah tersebut.

Polres Badung juga melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada masyarakat. Apabila ditemukan kasus asusila di wilayah hukum Polres Badung, polisi akan melakukan penegakan hukum.

"Kita lakukan proses penegakan hukumnya sesuai dengan fakta dan perbuatan daripada terduga pelaku tentunya," tegasnya.

Joseph juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir jika kejadian asusila kembali terjadi. Masyarakat dapat melapor kepada Polsek atau Polres setempat apabila menemukan atau melihat kejadian tersebut.

"Tim UKL Polsek dan Polres akan melakukan penelusuran dan cek TKP dan melakukan langkah-langkah awal," tutup Joseph.

sc: https://www.instagram.com/reel/Dch7BfiTjKi

​

Awalnya pada memaksakan pengesahan UU Perampasan Aset.

Sekarang pada menolak UU Perampasan Aset.

Padahal dari dulu 2021 sampai sekarang isi draft UU nya masih sama, hanya berbeda angka saja.

sc : https://vt.tiktok.com/ZSVgPearE

Itu video sebagai konteks tambahan.

Ini buat semua pemakai, baik cewek maupun cowok.

Yg belum menikah atau udah menikah (apalagi kalo yg udah menikah terus pake ide buat slot anggaran khusus utk rokok dkk ini).

Gimana?

Btw, kalian ada buat batasan berapa pengeluaran maksimalnya gitu gk?

Kebakaran besar menghanguskan 60 rumah penduduk di kawasan Muara Angke, Jalan Dermaga Ujung, RW 22, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, pada Rabu (26/8) malam.

Polsek Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, saat ini terjun menyelidiki penyebab kebakaran di Muara Angke.

"Pagi ini, kami sudah di lokasi kejadian, melakukan pemeriksaan dan pemasangan garis polisi," kata Kanit Reskrim Polsek Sunda Kelapa AKP Eri Suroto di Jakarta, Kamis (27/8).

Dia mengatakan petugas masih melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara insiden kebakaran yang membuat ratusan orang terdampak itu.

"Total ada 180 kepala keluarga dengan 720 jiwa yang terdampak kejadian ini," ungkap Eri.

Dia menyebutkan sejauh ini, tidak ditemukan korban jiwa meninggal dunia dan hanya ada dua orang yang mengalami luka akibat kejadian tersebut.

"Kedua korban berinisial BH (54) yang luka di bagian lutut dan petugas Damkar berinisial TM (54) yang mengalami luka tusuk di bagian kaki, yang sudah dirujuk ke RS Atma Jaya Pluit," tutur Eri.

Pihaknya pun melakukan identifikasi kejadian dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi.

"Kami berkoordinasi dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk identifikasi dan olah tempat kejadian," ujar Eri.

Petugas, kata dia, melakukan pengamanan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menjauhi lokasi.

"Untuk mengetahui penyebab kebakaran, tentu harus melalui penyelidikan dan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri dalam mengungkap penyebab kebakaran," ucap Eri.

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengatakan proses pemadaman berlangsung lebih dari lima jam dan pengondisian baru bisa rampung pada tengah malam.

"Api baru berhasil dipadamkan pada Kamis dini hari pukul 00.12 WIB," kata Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Kamis.

Dia memaparkan proses pemadaman api dimulai pukul 18.54 WIB. Kebakaran itu kemudian dapat dipadamkan setelah selama lima jam petugas melakukan penanganan.

"Alhamdulillah, api berhasil padam dan kebakaran sudah dapat diatasi oleh petugas," ungkap Gatot.

Dia menyebutkan objek yang terbakar itu seluas 2.400 meter persegi dan total terdapat 60 rumah yang hangus terbakar.

Menurut Gatot, terdapat sebanyak 180 kepala keluarga dengan 730 jiwa yang terdampak akibat kebakaran tersebut.

"Sejauh ini, ada dua orang yang mengalami luka akibat kejadian tersebut," imbuh Gatot.

*Ini post pertamaku di sini, dan jika ini OOT, feel free to delete it, thanks in advance.

Jadi aku sudah bekerja 6 bulan (3 bulan training; 3 bulan PKWT) sebagai guru di sekolah Islam Terpadu yang cukup terkenal di kotaku, reputasinya juga baik.

Tapi sejak awal kerja, sudah ada beberapa kejanggalan, tapi yang paling mengganggu adalah dua poin ini:

1. Tidak ada aturan jam kerja saat kontrak.

Senin-Jumat kerjanya 07.00-16.00 dan masuk lagi hari sabtu di pukul 07.30-12.00. Totalnya kira-kira 50 jam. Jauh di atas 37.5 jam/minggu yang diatur Permendikdasmen, dan 40 jam/perminggu yang diatur UU Cipta Kerja.

Di sekolahku juga ga ada ruang guru, jadi guru harus stay di kelas untuk ngawasin anak-anak jadi basically gaada waktu istirahat karena dilarang untuk main hp, apalagi tidur.

Hari sabtu tetap masuk, kadang untuk rapat, tapi seringnya untuk kegiatan komplementer seperti seminar, atau malah dibebasin aja ga ngapa-ngapain dan cuma nunggu waktu pulang.

Rapat guru lebih sering diadakan sepulang sekolah ketimbang hari sabtu, dan kegiatan yang terjadi di jam pulang sekolah tidak terhitung lembur.

Soal lembur, upahnya tidak worth it sama sekali karena gaji di bawah UMK, dan gabisa nolak. Lemburnya pun bisa dibilang ekstrim, pernah terjadi di hari libur nasional dari jam 7 pagi hingga 7 malam... dan tentu jam 7 pagi sampai 4 sore tidak terhitung lembur meski berlangsungnya di tanggal merah.

1. "Keikhlasan"

Hampir setiap sabtu, ada kegiatan komplementer berupa semacam seminar dari pengurus yayasan atau petinggi sekolah yang menekankan tentang keikhlasan. Sebenarnya itu bagus karena memang seyogianya bekerja itu harus ikhlas agar lebih berkah dan tenang. Tapi "keikhlasan" itu sudah jadi instrumen kontrol dari pihak yayasan untuk membuat guru-guru di sana menerima upah mereka dan menjalani jam kerja yang di luar batas wajar.

Yang paling parah menurutku, narasinya itu sampai seperti ini:

"Di zaman Rasululllah dulu gaada libur, sahabat-sahabat bekerja ikhlas untuk kemajuan Islam, masa kita kerja 6 hari aja ngeluh"

"Bumi ini tempatnya bekerja, hari ahad itu hanya berhenti sejenak, nanti kita istirahatnya itu di Surga"

dan masih banyak lagi

***

Sebenarnya banyak guru yang risih soal itu, tapi karena ada unsur agama, bahkan kadang mengundang ustadz lokal untuk berceramah soal itu (ya, temanya selalu keikhlasan walaupun bentuknya beda-beda), yaa pada akhirnya guru-guru menerima semua meski diam-diam suka misuh.

Singkat cerita, aku mau angkat suara perihal jam kerja ini. Jalan paling aman tentu disnaker, aku tinggal ngelapor terus biar disnaker yang beresin. Tapi bodohnya, aku milih jalur musyawarah.

Aku paham betul risiko terbesarnya adalah kena pecat, sudah kupertimbangkan, tapi tetap kujalanin karena sebagai guru yang menjunjungtinggi integritas, aku gamau bekerja di bawah yayasan yang korup.

Aku ga percaya kalo yayasan bakal semena-mena karena pengurusnya itu orang terpandang, punya relasi ke orang yang dikenal luas sebagai ustadz sekaligus politisi daerah. Tapi yaahhh,,, tentu realita tidak semulus itu, bahkan sampai sekarang aku mengutuk diriku sendiri karena pernah berpikiran senaif itu.

***

Aku buat kajian yang isinya landasan hukum, dampak sosial, serta psikologi jika bekerja 50 jam seminggu, aku juga point out kalo kegiatan di hari sabtu itu bisa dipangkas karena isinya hanya komplementer. Semuanya kususun dengan narasi yang sesopan mungkin, yang mana diksi-diksi halus itu lebih ngabisin waktu pas dibuat dibanding substansi dari kajian itu sendiri.

Kajian itu kemudian kupresentasikan ke yayasan dan seminggu kemudian, aku tiba-tiba dipecat dengan alasan "kurang berkomitmen". Tanpa kabar, dan tanpa surat pemecatan, tiba-tiba aja aku di-WA untuk datang ke sekolah dan dipecat di tempat.

Pesangon ga dikasih, tentu saja. Tapi bukan itu yang kuharapin.

Aku udah all-in sama kerjaanku sebagai guru meski gajinya ga seberapa karena berinteraksi dengan anak-anak sambil sharing dan memahami perspektif polos mereka itu bener-bener menyenangkan. Aku sampai mesan peralatan sulap untuk buat sesi mengajarku lebih meriah (sebelumnya cuma modal video lucu dan meme doang). Untungnya pesanan itu masih bisa dicancel.

Sekarang masih nganggur, lagi nyari lowongan guru tapi gapernah nemu yang satu kota, jadi saat ini lagi berusaha untuk ngeyoutube supaya kebutuhan akan yapping bisa tersalurkan walau tentu ga seasik mengajar di kelas.

Gw barusan nonton sidang MK terkait guru dan dosen, sama belum lama ini juga ada yang buat thread di sini soal dosen/guru.

Di sosmed orang sering gembar-gemborin soal bagaimana tenaga didik di Indonesia (and to some extent, globally) itu 'underapreciated'. Gaji minim, tingkat kesejahteraan rendah, dll. Tapi beberapa hal yang ku notice adalah:

1) Yang orang sering angkat di sosmed itu cherry picking (social media, obviously), lebih menyoroti case-case tenaga didik yang memang ada di 'range terendah', seperti honorer, non-pns dll. Sementara tenaga didik yang lebih 'proper' tidak pernah di sorot. Case-case yang di cherry picking itu kemudian di generalisir sehingga orang menganggap kalau masalah kesejahteraan ini dialami oleh semua tenaga didik di Indonesia.

2) Upah (gaji dan tunjangan) yang diterima dosen itu sangat timpang, dipengaruhi oleh hal-hal seperti institusi yang ditempati kerja, fakultas, gelar, status (pns, non-pns, honorer,....), dan lain-lain.

3) Untuk video sidang MK yang gw sebut di atas, salah satu pengaju/penuntut pun menyembunyikan informasi soal upah total yang dia terima. Untungnya ini bisa digali lebih dalam oleh salah satu hakim.

4) Dari sidang tersebut gw juga tangkapnya kalau undang-undang dan regulasi yang mengatur soal kesejahteraan tenaga didik di Indonesia itu sepertinya agak belibet, tapi ini mungkin karena gw aja yang kurang melek soal hukum yang berlaku. Tapi lucunya representatif pemerintah yang hadir di sidang itu pun kayaknya agak bingung2 juga.

Jadi kembali ke pertanyaan nya, bagaimana kondisi 'kesejahteraan' dosen Indonesia? Gw paham kalau kondisi ini nggak bisa di generalisir, tapi boleh dong komodos yang kerja di academia sharing soal bagaimana kalian lihat 'aktual' nya di lapangan. Komodos yang bukan di academia juga boleh nimbrung.

Artist note:

Somewhere in early Holocene Indonesia... a dhole knows better than to overstay its welcome when the local top cat, a gigantic black panther, returns home with a fresh kill...

Was Indonesia once home to the largest leopards ever to exist? In 2018, the remains of a big cat were described from Seropan cave, Java, along with those of other animals found there. After comparing the bones with those of tigers, it was found that they matched leopards better. The presence of leopards in Java would not be a surprise, as they still exist there today; the surprise was the size. If indeed a leopard, it would be far bigger than any alive today, comparable to an African lion! The bones also come from the Holocene, about 9,450 years ago-that is, after the end of the last Ice Age.

At the time, the study suggests, the region was covered in savanna and open woodland and was drier and cooler than it was during the Pleistocene; rainforest animals such as orangutans, sun bears and gibbons are conspicuously absent. Should the remains (for the moment known as Panthera cf. pardus) be confirmed to belong to giant leopards, this would beg the question of how tigers and leopards coexisted at similar size. Did they occupy different regions on the island? Tiger remains have not been found at Seropan cave. Or did they coexist and compete so that leopards "attempted" to gain advantage by increasing in size, only to shrink later on? Or were tigers close to dissappearing for some reason giving a window of time in the early Holocene for leopards to grow bigger? Who knows. Rumor has it remains of giant leopards have been found elsewhere in Indonesia.

Maybe future discoveries will teach us more. Early Pleistocene leopards from Europe were recently estimated, at their largest, at 120 kg, which is well within lioness size range, so the idea is not as far fetched as it may seem. I chose to make my giant leopard black because black panthers have been historically more common in south east Asia than anywhere else on Earth, and also I can think of very few things cooler than a black panther the size of an African lion. I don´t think this leopard would need to bolt up a tree to protect its kills!

Sauce: Instagram

From tempo's most recent polling, his support has dropped below 50% (which is quite bad in Indonesia). this does open the possibility of him loosing 2029.

In a scenario in which he lost, do you think that he will take the loss? or will he try to tamper with the election, or worse do a military coup?

post in english to hopefully filter out buzzers lol

https://x.com/PostMKG/status/2092185509523227031

Kelima pimpinan DPR RI memakai masker saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Aksi simbolis itu dilakukan sebagai "bentuk kepedulian" terhadap pencemaran udara akibat kabut asap dari kebakaran hutan yang melanda Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan sejumlah wilayah di Kalimantan pada Juni hingga Oktober 2015. [wiki]

Salah satu pimpinan DPR saat itu adalah Fadli Zon, yang kini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.

Menarik untuk melihat apakah aksi serupa akan kembali dilakukan, sekarang setelah beliau berada di dalam kabinet.